CILACAP ,bpikpnpari.id _ Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) memberikan penghargaan berupa Anugerah BPI Award 2017 kepada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Drs. Wijonardi, MM. di Hotel HS Santika Teras Kota BSD, Tangerang Selatan – Banten (27/9).
“Penghargaan diberikan sebagai salah satu Kepala Bakesbangpol tingkat Kabupaten/Kota terbaik yang ada di Indonesia. Penilaian ini berdasarkan atas keberhasilannya pada saat mengendalikan keamanan di wilayah politik kerjanya, juga menjalin sinergisitas yang baik dengan institusi penegak hukum TNI dan Polri.
Hal ini adalah salah satu prestasinya,” kata Drs. TB. Rahmad Sukendar, SH. selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI. Anugerah BPI Award 2017 mestinya diterimakan kepada Drs.Wijonardi, MM. namun karena kesibukan beliau maka penerimaannya diwakili oleh Ketua DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Cilacap, M. Firman Maulana Yusuf, SE.
Pada hari ini, Senin (2/10) DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Cilacap didampingi Ir. Moeljono, AMd.Kom. mewakili Ketua Umum BPI KPNPA RI, anugerah tersebut diserahterimakan kepada Kepala Bakesbangpol Drs. Wijonardi, MM di ruang kerjanya, Kota CILACAP, kata M. Firman saat dikonfirmasi oleh awak media di kantor DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Cilacap.
Menurutnya, banyak kinerja Kepala Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, Wijonardi yang dinilai mampu membuat kondisional di wilayah Cilacap berangsur kondusif. Terlebih dalam urusan mendukung program pemerintah yakni, Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Dikatakan M. Firman, penghargaan bagi aparatur negara dengan predikat terbaik tersebut merupakan pertama kalinya digelar BPI KPNPA RI. Seharusnya, lanjut dia, penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Bakesbangpol, Wijonardi pada acara BPI Award yang diselenggarakan di Hotel Santika Teras Kota BSD, Tangerang Selatan pada hari Rabu (27/09/2017).
“Namun karena kesibukan beliau jadi tidak bisa hadir. Beliau berterimakasih atas award nya dan berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan,” kata dia. Diakui M. Firman, penghargaan tersebut sengaja pihaknya selenggarakan sebagai penyeimbang lantaran selama ini banyak orang menilai BPI sebagai lembaga yang hanya mengadakan survei terhadap daerah-daerah terkorup saja.
“Selain award yang memberikan penilaian terhadap daerah-daerah terkorup. Kali ini kita memberikan award untuk kepala daerah penyelenggara negara yang terbaik, jadi harus berimbang,” kata dia.
Dalam kurun waktu dua bulan terakhir yakni dari bulan Agustus sampai September, kurang lebih sudah ada enam kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan adanya penghargaan yang diberikan pihaknya tersebut, M.Firman berharap mampu memicu para kepala daerah dan juga penyelenggara negara untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi. “Jadi kita harapkan jangan sampai ada kepala daerah ini yang bermain-main dengan korupsi,” pungkas M. Firman. **Firman/John
