Tangsel, 04/02/2025 – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Rahmad menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran Kementan yang mencapai Rp10,2 triliun.
Menurutnya, langkah ini sangat disayangkan, terutama karena Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dikenal tegas dalam memerangi korupsi dan memiliki kinerja yang baik.
“Menterinya bagus dalam perang melawan korupsi, malah anggaran strategis di Kementan ini sangat disayangkan dipangkas,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Februari 2025.
Rahmad menegaskan bahwa Kementan seharusnya mendapatkan porsi anggaran yang layak mengingat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Seharusnya Kementan sebagai garda terdepan dalam ketahanan pangan diberikan porsi yang tepat karena bekerja langsung untuk hidup rakyat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengalokasian anggaran. Rahmad menilai ada kementerian lain yang dianggap memboroskan anggaran namun justru mengalami pemotongan yang minim.
“Memang aneh di negara kita ini, ada menteri yang bagus dan tegas dalam pemakaian anggaran negara serta kinerjanya sangat baik, tapi tidak menjadi prioritas Presiden Prabowo,” tambahnya.
Pernyataan Rahmad ini muncul di tengah ketidakjelasan terkait pemotongan anggaran Kementan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri memilih untuk tidak berkomentar saat dimintai tanggapan mengenai hal ini.
Rahmad berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran, terutama pada sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak boleh diabaikan, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat, seperti pertanian,” pungkas Rahmad.
Kritik ini menambah daftar suara yang mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, terutama di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
