110 Shares

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI meminta Jaksa Agung harus berani usut tuntas Kejanggalan Proyek Jumbo Kejaksaan RI di duga telah merugikan Negara Miliaran Rupiah , hal ini di tegaskan TB Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI menyikapi komentar Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu terkait penunjukkan langsung tanpa tender Proyek Jumbo di Kejaksaan RI bersumber dari APBN 2019 , antara lain dalam ,pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring centre kejaksaan agung , PAGU 182 miliar , pengadaan perangkat analisis digital cyber dan persandian , PAGU Rp 106,8 Miliar dan proyek tersebut dikerjakan semasa Adhi M Togarisman menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen, adapun temuan proyek pengadaan barang bernilai Jumbo di Kejaksaan RI didapat dari hasil penelusuran TIM Investigasi dan info didapat sampai saat ini temuan nya belum diserahkan kepada aparat penegak hukum lantaran masih merampungkan audit pemeriksaan dari BPK dan juga masih meminta konfirmasi kepada pihak pihak terkait , Masinton Pasaribu menyebutkan ada enam paket pekerjaan yang dianggap janggal senilai 899 miliar pada tahun anggaran 2019 bila benar terbukti adanya kerugian keuangan negara maka Jaksa Agung harus berani mengambil sikap tegas memeriksa dan menindak para pelaku nya tegas ketum BPI KPNPA RI banyak kejanggalan maupun kecurigaan dari berbagai pihak antara lain tak ditemukan Kantor salah satu perusahaan yang beralamat disalah satu rumah toko dikawasan Jakarta Pusat, dan ada satu perusahaan lagi yang terdaftar beralamat di salah satu unit apartemen dibilangan sudirman , jakarta pusat , dari enam perusahaan tersebut yang menang karena adanya penunjukkan langsung itu perlu dipertanyakan kelayakkan nya oleh Komisi III DPR RI bila kantor nya tidak ada sesuai di alamat maka sangat janggal karena ada kantor sudah pindah dan tidak jelas kemana pindah nya ,juga ada kantor tadinya sewa ruko dan sewa kantor di Apartemen namun juga sudah pindah menurut Masinton Pasaribu , untuk itu berharap Jaksa Agung menbentuk Tim Khusus dalam menyikapi adanya temuan yang di terima Komisi III DPR RI

%d blogger menyukai ini: