BPI KPNPA RI – Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media, bahwa sekitar 70 tenaga kerja asing asal China ikut menggarap proyek Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah.
Kedatangan mereka untuk bekerja menggarap terowongan Tol Cisumdawu yang berada di Seksi II Ranca Kalong – Sumedang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran TKA China ini sejalan dengan pinjaman yang dilakukan Pemerintah kepada Pemerintah China. Namun ia memastikan, para pekerja asing tersebut bukanlah pekerja kasar.
“Itu levelnya skilled labour. Ada yang bekerja untuk teknologi, safety engineer,” kata Basuki saat meninjau lokasi, Kamis (26/4/2018).
Dari enam seksi Tol Cisumdawu, Seksi I dan II digarap Pemerintah dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pinjaman Pemerintah China. Secara keseluruhan pinjaman untuk kedua seksi itu mencapai Rp 5,7 Triliun.
Basuki menuturkan, para pekerja asing itu hanya akan menggarap proyek terowongan saja yang memiliki panjang 472 meter dengan diameter 14 meter. Sementara untuk pekerjaan konstruksi jalan tetap menggunakan tenaga lokal.
Dari hasil investigasi diketahui banyak TKA yang menjadi buruh kasar hingga sopir. Ada juga TKA yang bekerja tanpa izin. Mereka memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bisa masuk ke Indonesia, dikutip KOMPAS.com.
Namun lagi – lagi kerancuan pun terjadi, dimana adanya keluhan dari salah satu mandor proyek, yang melakukan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia) perihal bahwa pembangunan terowongan Tol Cisumdawu BERMASALAH!
Menanggapi laporan soal proyek Tol Cisumdawu tersebut, BPI KPNPA RI melalui Ketua Umum BPI KPNPA RI, TB Rahmad Sukendar, meminta agar KPK turun tangan guna mengusut adanya Dugaan Korupsi dan Mark Up proyek yang diduga dilakukan oleh TKA asal China, sebagaimana disampaikan oleh salah satu Mandor Proyek yang juga penerjemah bahasa
“BPI KPNPA RI meminta KPK segera usut terkait Dugaan Korupsi dan Mark Up proyek yang dilakukan oleh para pekerja TKA China. Kita kawal terus kasus ini sampai tuntas,” demikian Rahmad Sukendar sampaikan, selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI, dikonfirmasi
