!Jakarta – Ketua Umum BPI KPNPARI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seharusnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, jika KPK memberikan penangguhan, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan menunjukkan adanya tebang pilih dalam kasus korupsi.”KPK harus tegak lurus dalam menangani kasus ini agar tidak ada kesan kasus titipan. Jika benar penangguhan diberikan, ini akan menjadi sinyal buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).Rahmad juga mengingatkan bahwa selama ini KPK jarang, bahkan hampir tidak pernah, memberikan penangguhan penahanan dalam kasus korupsi. Jika permohonan Hasto dikabulkan, ia khawatir hal ini akan memunculkan kecurigaan publik terhadap independensi lembaga antirasuah tersebut.”Sejak kapan KPK memberikan penangguhan penahanan dalam kasus korupsi? Jika ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap KPK bisa tergerus,” tegasnya.Sebelumnya, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada KPK. Namun, berbagai pihak, termasuk pegiat antikorupsi, mendesak agar KPK tidak melunak dan tetap menindak tegas kasus ini tanpa pandang bulu.
Popular Posts


Berita Terbaru
- Kasus Salah Tangkap Ketua NasDem Sumut, Rahmad Sukendar Desak Kapolri Copot Kapolda dan Kapolrestabes Medan
- Ketum BPI KPNPA RI Sindir Jaksa Agung: Jangan Hanya Omon-Omon, Tangkap Silvester!
- Rahmad Sukendar Kejati Banten Mandek, Jaksa Agung Harus Ambil Alih Kasus Korupsi Situ Rancagede
- Rahmad Sukendar: Kultur Polri Harus Dirubah, Presiden Harus Ganti Kapolri
- Polda Riau Kembalikan Aset Muflihun, BPI KPNPA RI Pertanyakan Mandeknya Penetapan Tersangka Korupsi Setwan DPRD Riau