Tangsel, 04/02/2025 – Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia), Rahmad Sukendar, menyoroti kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di berbagai daerah.
Ia mengaku geram dan mempertanyakan bagaimana kondisi ini bisa terjadi hingga menyebabkan antrian panjang masyarakat hanya untuk mendapatkan gas subsidi tersebut.
“Kenapa bisa terjadi kelangkaan di mana-mana? Ini sesuatu yang serius dan harus segera ditangani demi kepentingan masyarakat Indonesia,” tegas Rahmad dalam keterangan pers, Senin, 3 Februari 2025.
Rahmad juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi. Menurutnya, kebijakan ini justru membuat rakyat kecil semakin kesulitan mendapatkan gas melon yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari.
“Mengapa rakyat kecil yang harus dikorbankan dengan kebijakan ini? Pemerintah mengatakan akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tapi kenyataannya hanya omong kosong,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmad berharap agar para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengatasi permasalahan ini sebelum semakin berlarut-larut.
“Apakah para pembantu Presiden bisa secepatnya menangani persoalan ini agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan?” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan distribusi LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi bertujuan untuk mencegah permainan harga di tingkat pengecer.
Ia berharap langkah ini dapat membuat harga lebih stabil dan sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Namun, di lapangan, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan karena stok LPG 3 kg menjadi langka dan masyarakat harus mengantri panjang untuk mendapatkannya.
Pemerintah diminta segera mencari solusi agar kebutuhan masyarakat kecil tetap terpenuhi tanpa harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi ini.
Tuntutan Solusi Cepat
Kelangkaan LPG 3 kg ini telah memicu keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada gas subsidi untuk memasak sehari-hari. Banyak warga yang terpaksa mengantri berjam-jam di pangkalan gas resmi, bahkan ada yang pulang dengan tangan kosong karena stok habis.
“Kami sudah datang sejak pagi, tapi stoknya habis. Bagaimana mau masak kalau gas tidak ada?” ujar seorang ibu rumah tangga di salah satu pangkalan gas di Jakarta.
Rahmad Sukendar menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan agar distribusi LPG 3 kg tidak hanya terpusat di pangkalan resmi, tetapi juga melibatkan pengecer kecil agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat. Pemerintah harus segera bertindak sebelum situasi ini semakin parah,” tegasnya.
Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg ini.
Mereka meminta agar distribusi gas subsidi dapat dilakukan secara merata dan adil, sehingga tidak ada lagi antrian panjang dan kesulitan dalam mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami hanya ingin bisa memasak dengan tenang tanpa harus khawatir kehabisan gas. Mohon pemerintah segera bertindak,” harap seorang warga di Depok.
Dengan tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg dan memastikan kesejahteraan masyarakat kecil tetap terjaga.
