JAKARTA – bpikpnpari.id
Tugas utama Polri yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat untuk menjaga rasa nyaman dan aman. Sementara, dengan jumlah Polri sebanyak 420.000 personel, tentunya harus ditunjang dengan anggaran yang memadai.
Pertanyaannya..? Seandainya anggaran Polri ditahan, sesuai dengan fungsi Polri dimaksud dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, bukankah kenyamanan dan kesejahteraannya juga akan terganggu..? Dan sudah barang tentu, Pelayanan terhadap masyarakat pun efeknya akan terhenti. Bukankah andaikan ada pelayanan Polri yang buruk, apa tidak mungkin kalau nantinya masyarakat berbondong-bondong demo ke DPR juga.
Belum lagi biaya untuk penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan saksi, hingga pemberkasan, dan lain-lain. Intinya, jika anggaran ditahan, maka banyak masyarakat yang terganggu kepentingannya dan sama saja merugikan masyarakat.
Jadi, institusi Polri dan KPK yang masing-masing mengedepankan Tupoksi demi untuk masyarakat juga, lantas kemudian, menyangkut rencana penyanderaan pembahasan anggaran RAPBN 2018 yang diusulkan agar Kepolisian dan KPK tidak perlu dilakukan jika Miryam S. Haryani tidak dihadirkan ke Pansus Angket KPK. Bukankah itu layaknya Prilaku anak kecil, yang kalau ngga dituruti kemauannya, lantas murung tidak mau sekolah. Berarti benar dong, kalau almarhum Gus Dur mengatakan, bahwa anggota DPR layaknya anak-anak TK..?
Ingatlah, bahwa kekuatan rakyat itu lebih kuat dari kekuatan 600 anggota DPR di senayan. Jika rakyat bergerak membuat sebuah Fenomena, maka itu bukan hal sulit..!
Sikapi Prilaku salah satu usulan anggota DPR, Rahmad Sukendar, selaku Ketua Umum BPI KPN-PA RI dibuatnya geram. “Silahkan wujudkan boikot anti Polri dan KPK, tapi jika rakyat serentak dan kompak saweran mendukung KPK dan Polri, maka itu akan menelanjangi anda sebagai wakil rakyat yang tidak mewakili aspirasi rakyatmu,” tandas Rahmad.
Ingat, lanjut Rahmad, jika saweran untuk mendukung Ahok bisa terkumpul hingga 60 milyar dan karangan bunga bisa mencapai ribuan, itu bisa menjadi peringatan yang serius buat anda. Jika kami bergerak mendukung Polri dan KPK maka itu tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara.
Jika anda memboikot Polri dan KPK, maka kami juga tidak sulit memboikot anda dan membuat anda terjungkal dua tahun lagi dengan memilih kotak kosong daripada mencoblos muka anda. Karena itu hak politik kami yang berhak memilih anda atau tidak. Tidak ada hukum yang bisa menjerat kami untuk memilih anda, tegas Rahmad, ditemui RJNews & Lipsus.
Lebih jauh Rahmad membeberkan, kami bukan orang-orang yang dilahirkan dari Zaman Pithecanthropus Erectus yang tidak bisa membedakan mana yang baik seperti Polri dan KPK dengan yang buruk seperti komplotan anda.
Silahkan saja wujudkan Idemu memboikot Polri dan KPK. Maka kami akan mempermalukan anda dengan menggalang saweran untuk Polri dan KPK dari pada membayar pajak untuk menggaji tukang tidur saat rapat negara. Lebih baik kami saweran untuk menggaji petugas yang meringkus koruptor-koruptor komplotan anda, demikian dikatakan Rahmad.
Dukungan itu mutlak ! Lanjut Rahmad. Polri itu independen.
1. Polri adalah Lembaga yang Independen tidak terpengaruh dengan Politik serta tidak ada dasarnya jika Polri menjemput Miryam lantas berpengaruh buruk di mata masyarakat, tidak sama sekali.
2. Kinerja DPR yang semakin tidak jelas dan memburuk dimana masyarakat sekarang ini sudah jenuh dan bosan dengan teratikal para anggota DPR.
3. Partai Politik yang mendukung Pansus akan ditinggalkan oleh para pemilihnya.
Rahmad Sukendar menegaskan, kami akan mengerahkan ratusan masa anggota Barisan Pelopor Indonesia yang juga Ormas dari BPI KPNPA RI yang berada di DKI Jakarta untuk Gerakan Aksi Damai dukung Polri dan KPK di Gedung DPR RI. Hal demikian dilakukan agar Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui bahwa elemen masyarakat tidak mendukung adanya wacana DPR RI memboikot Anggaran Polri dan KPK.
Dalam waktu dekat, BPI KPNPA RI akan meminta waktu audiensi kepada Kapolri dan Ketua KPK dalam rangka memberikan dukungan moral menyikapi rencana boikot anggaran di DPR RI.
“Bila benar anggota DPR RI akan memboikot anggaran Polri dan KPK, maka DPR akan berhadapan dengan rakyat,” geram Rahmad.
