0 Shares

Di tengah berkembangnya wacana mengenai pergantian Wakil Presiden RI, nama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mulai menjadi perhatian dalam perbincangan publik sebagai salah satu figur yang disebut-sebut berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPNPARI), Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menyampaikan pandangannya mengenai karakter kepemimpinan dan rekam jejak Suyudi.

Rahmad menilai, Suyudi memiliki sejumlah karakter yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, mulai dari sikap rendah hati (humble), religius, dekat dengan para ulama, hingga memiliki hubungan baik dengan masyarakat.

Menurut Rahmad, kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari jabatan dan pangkat, tetapi juga dari keteladanan, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menghadapi persoalan bangsa.

“Saya mengenal sosok Jenderal Suyudi. Beliau merupakan pribadi yang rendah hati, tawadhu, dekat dengan para ulama dan masyarakat. Karakter seperti ini menjadi bagian penting dari seorang pemimpin yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara,” ungkap Rahmad,” Sabtu, (14/11/2026)

Rahmad juga menyoroti perhatian Suyudi terhadap pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia.

Menurutnya, persoalan narkoba merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Pemberantasan tidak boleh hanya menyasar pengguna maupun pengedar kecil, tetapi harus mampu mengungkap jaringan bandar besar yang menjadi pemasok utama.

Ia menyinggung keberadaan kawasan rawan narkoba di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat, serta berbagai daerah lainnya.

Rahmad berharap langkah pemetaan kawasan rawan narkoba dan penindakan terhadap jaringan bandar dapat terus dilakukan secara konsisten.

“Jangan sampai bandar besar justru tidak tersentuh, sementara yang ditangkap hanya pengguna atau pengedar kecil. Jaringan pemasok dan bandar besar harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

Selain persoalan narkotika, Rahmad turut menyoroti perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Rahmad, mengapresiasi keterbukaan aparat penegak hukum dalam menyampaikan perkembangan perkara tersebut melalui forum rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026.

Dalam perkembangan yang disampaikan kepada publik, perkara tersebut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk nama mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Rahmad mengatakan, pengungkapan dugaan penyadapan ilegal harus dilakukan secara profesional dan transparan, mengingat persoalan tersebut menyangkut keamanan negara serta perlindungan terhadap institusi kepresidenan.