Sebagai upaya memperkecil kasus korupsi yang kini kian marak terjadi di Tanah Air, dibentuklah Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara & Pengusaha Nasional (BPIKPN-PN) Jawa Barat pada, Senin (21/12).
Bertempat di salah satu hotel di Bandung, Ketua DPW BPIKPN Jabar Rd. Yunanto Perwira Buwana usai pelantikan dirinya menyebutkan pihaknya sangat memfokuskan diri terhadap pencegahan korupsi terutama di Jawa Barat sebagai wilayah kerjanya.
“Kita akan lebih konsentrasi pada pencegahan korupsi, karena hal tersebut sangat perlu dilakukan sebelum melakukan penindakan,” papar Yunan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Dudy Supriyadi.
Upaya tersebut, lanjut Yunan, dapat dilakukan dengan pendekatan edukasi, seminar penanggulangan korupsi, upaya sanksi hukum terhadap pelaku korupsi dan upaya lainnya yang sifatnya pencegahan.
BPIKPN, jelas Yunan, memiliki moto Bersama kita menyelamatkan NKRI dari bahaya laten korupsi memiliki visi dan misi bermartabat, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Yunan mayoritas anggotanya adalah para pengacara dan pembina BPIKPN-PN sendiri mantan Kapolda Jabar yang kini bertuga di divisi hukum Mabes Polri Irjen Pol. Mohammad Iriawan.
Yunan menilai, pemberantasan korupsi harus dilakukan sejak dini melalui beberapa pendekatan, seperti kegiatan sosial dan pencegahan lainnya, bahkan segera digelar penelitian indeks tingkat korupsi di 28 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.
Ia mencontohkan data yang ada saat ini secara nasional indeks persepsi korupsi 2015 Kota Banjarmasin skor 68, Kota Surabaya 65, Kota Semarang 60, Kota Pontianak 58, Kota Medan 57, Kota Jakarta Utara 57, Kota Manado 55, Kota Padang 50, Kota Makasar 48, Kota Pekanbaru 42 dan Kota Bandung 39.
“Di era digital saat ini sinyalemen seseorang dikatakan korupsi atau tidak dapat diketahui dari finger print kehadiran, sehingga bohong tidaknya pejabat dan para PNS dapat dideteksi pada finger print kehadiran tersebut,” tandasnya.
Dengan begitu diharapkan data digital mulai dipasang di Jabar, seperti halnya propinsi lain yang sudah dilakukan.
Yunan juga menilai masih banyaknya kota dan kabupaten di Jabar yang pejabat dan pimpinan daerahnya menganut filosophi jaman Orde Baru yang keinginannya hanya diladeni bukan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
~elshinta.com
