Jakarta, Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Barat kian meresahkan. Modus pengalihan BBM jenis Pertalite dan Solar ke sektor industri dan alat berat melalui SPBU tertentu mengindikasikan keberadaan jaringan mafia migas yang terorganisir, bahkan diduga melibatkan oknum aparat atau institusi tertentu.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara dan Pengawas Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, mendesak aparat penegak hukum—Polri dan Kejaksaan—untuk segera mengusut dan menindak tegas para pelaku.
“Jangan biarkan mafia BBM bersubsidi mempermainkan negara dan menindas rakyat kecil. Aparat hukum harus segera bertindak, menangkap pelaku, dan mengusut tuntas jika ada oknum dari institusi pemerintah atau penegak hukum yang ikut bermain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” tegas Tubagus Sukendar dalam keterangan persnya, Selasa (29/4).
Ia menyebutkan, laporan masyarakat terkait penyalahgunaan BBM subsidi sudah sangat jelas. Dugaan kuat mengarah pada penyaluran BBM subsidi kepada kendaraan industri dan alat berat—bukan kepada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
“Ini bukan pelanggaran biasa, tapi kejahatan terstruktur yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Tubagus juga menyoroti peran SPBU yang diduga menjadi pintu masuk praktik ilegal ini. Ia mendesak Pertamina untuk segera mengaudit seluruh SPBU di Sumbar dan mencabut izin operasional yang terbukti menyimpang dalam pendistribusian BBM subsidi.
BPI KPNPA RI, lanjutnya, mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang sistem tata kelola energi nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut akan sia-sia jika aparat di lapangan justru terlibat atau memilih tutup mata.
“Kalau pemerintah memang serius memberantas mafia migas, bersihkan dulu aparat dan lembaga yang jadi backing mereka. Kami siap mengawal hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, BPI KPNPA RI akan segera membuka posko pengaduan masyarakat dan membentuk tim pemantau distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat guna memperkuat pengawasan independen.
Tubagus juga memperingatkan, jika aparat hukum di Sumbar tidak segera bertindak, pihaknya akan melaporkan langsung kepada Penasehat Khusus Presiden (PKP) Bidang Politik dan Keamanan, agar aduan masyarakat diteruskan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Pasalnya, beredar dugaan adanya keterlibatan oknum TNI dalam jaringan mafia migas di Kota Padang.
