Jakarta — Gelombang aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah memantik kritik keras Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia menilai Menkopolhukam gagal total menjalankan fungsi koordinasi politik dan keamanan negara.
“Harusnya Menkopolhukam hadir, memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dan menenangkan masyarakat. Tapi faktanya, beliau justru menghilang, hingga Presiden sendiri yang turun tangan,” tegas Rahmad, Selasa (2/9/25)
Rahmad menyebut kondisi ini sebagai bentuk mandulnya peran Menkopolhukam. “Tidak ada komunikasi pejabat polkam turun ke lapangan. Baru setelah Presiden dan Menhan turun, barulah Budi Gunawan tampil,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya Menkopolhukam, Rahmad juga menyorot kegagalan BIN dalam melakukan deteksi dini. Menurutnya, kerusuhan seharusnya bisa dicegah apabila intelijen bekerja maksimal.
“Kepala BIN harus dievaluasi. Sebelum aksi unjuk rasa besar-besaran meletus dan berujung anarkis, BIN seharusnya bisa membaca situasi lebih awal. Nyatanya, semua kecolongan,” tegasnya.
Rahmad mendesak pemerintah segera membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan menjadi pemicu kemarahan publik. Ia mengingatkan bahwa rakyat butuh solusi, bukan pejabat yang hanya diam dan bersembunyi.
“Jangan sampai negara ini dibiarkan terbakar oleh ulah segelintir orang, hanya karena pejabat tinggi tak peka dengan penderitaan masyarakat,” pungkasnya. (*).
