JAKARTA – Kasus salah tangkap terhadap Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, berbuntut panjang dan menimbulkan kegaduhan di publik. Empat personel Satreskrim Polrestabes Medan kini diperiksa Propam Polri usai diduga melakukan kesalahan fatal dalam proses penangkapan.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengecam keras insiden tersebut. Ia menilai kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Polri, khususnya di jajaran Polda Sumut dan Polrestabes Medan.
“Ini yang membuat citra Polri semakin menurun di mata masyarakat. Kapolri harus segera mencopot Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan karena lalai mengawasi perilaku anggotanya,” tegas Rahmad Sukendar di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Rahmad, peristiwa salah tangkap yang menimpa seorang tokoh publik seperti Ketua DPW NasDem menunjukkan adanya krisis profesionalisme aparat penegak hukum di daerah. Ia menegaskan, tindakan tegas dari pimpinan tertinggi sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Empat anggota diperiksa Propam tidak cukup. Pimpinan harus ikut bertanggung jawab karena pengawasan di lapangan jelas gagal. Jangan hanya anggota bawah yang dikorbankan,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, Polri harus berani melakukan pembenahan internal secara total. Ia menilai kejadian serupa sudah terlalu sering terjadi dan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penerapan hukum yang adil dan manusiawi.
“Kalau Polri ingin kembali dipercaya rakyat, harus ada tindakan nyata. Jangan lagi ada toleransi terhadap pelanggaran seperti ini,” tutup Rahmad dengan nada tegas.
(*)
