Jakarta – Gelombang kritik publik terhadap kinerja DPRD dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengemuka. Masyarakat menegaskan, mereka tidak ingin kedua lembaga itu dibubarkan, melainkan berbenah dan kembali pada fungsi sejatinya sebagai wakil rakyat serta pengayom masyarakat.
Publik menyoroti DPRD yang dinilai jarang turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan warga. Sebagian besar anggota dewan hanya hadir saat momentum politik, membuat masyarakat merasa jauh dari wakilnya. “Kami bosan dengan ulah oknum dewan yang jauh dari amanah. Meski begitu, ada juga anggota yang bekerja tulus sehingga DPRD masih layak dipertahankan,” kata seorang warga.
Kritik keras juga diarahkan kepada Polri. Fenomena “percuma lapor polisi” dan gaya hidup mewah sebagian oknum aparat dinilai menjadi bukti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Kendati demikian, warga tetap menegaskan keberadaan Polisi masih sangat dibutuhkan demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa pembenahan Polri tidak bisa lagi dilakukan setengah hati.
“Kultur dan budaya yang tidak sehat di tubuh Polri harus segera dirubah. Presiden harus berani mengganti Kapolri agar institusi ini kembali profesional dan mendapatkan kepercayaan rakyat,” tegas Rahmad. Rabu (1/10/25).
Gelombang aspirasi publik ini memperlihatkan betapa kuatnya keinginan masyarakat agar DPRD dan Polisi kembali menjalankan khitahnya secara tulus: mewakili rakyat dan mengayomi masyarakat. (*)
